Jaringan Oposisi Loyal Mengecam Pengadaan Baju Dinas DPRD Polman Capai Rp1 Miliar, Publik Pertanyakan Prioritas Anggaran

Polewali Mandar – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, baru-baru ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.025.310.000 untuk pengadaan pakaian dinas bagi 40 anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD melalui APBD tahun ini. Anggaran ini tercatat dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) di situs sirup.lkpp.go.id.

Pengadaan tersebut melibatkan baju dinas lengkap dengan atributnya, namun hingga saat ini, rincian spesifik mengenai jenis pakaian yang akan dibeli belum jelas. Sekretaris DPRD Polman, Budi Utomo, yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengaku tidak mengetahui detail pengadaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kemungkinan besar pakaian tersebut adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk anggota dewan dan ASN.

“Soal itu kami belum tahu secara spesifik, kemungkinan ada PDH untuk anggota dewan dan ASN,” ungkap Budi. Ia menambahkan bahwa refocusing anggaran menjadi alasan keterbatasan informasi yang dimilikinya.

Namun, keputusan ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Jaringan Oposisi Loyal. Erwin, selaku Central Comando Jaringan Oposisi Loyal, menegaskan bahwa pengalokasian anggaran sebesar itu untuk pengadaan pakaian dinas tidak hanya mencolok, tetapi juga tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

“Ini adalah bentuk pemborosan anggaran yang tidak bisa diterima. Di saat masyarakat sedang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, DPRD malah memprioritaskan pengadaan baju dinas yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ini adalah keputusan yang tidak bijak dan tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat,” tegas Erwin.

Jaringan Oposisi Loyal menilai bahwa alokasi dana sebesar Rp 1 miliar seharusnya digunakan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat. Mereka mendesak DPRD Polman untuk mengevaluasi kembali keputusan ini dan merealokasikan anggaran untuk program-program yang lebih menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Anggaran tersebut harus dievaluasi ulang, dan seharusnya dialihkan untuk program yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Erwin.

Jaringan Oposisi Loyal juga menuntut agar DPRD Polman memberikan penjelasan yang lebih jelas dan transparan mengenai pengadaan ini. Mereka mengimbau lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting. Kebijakan publik seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya kepentingan internal lembaga,” tutup Erwin. (*)